Sinopsis
Peran Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Penataan Pembangunan yang Berwawasan Konsep Kota Ideal
Rissalwan Habdy Lubis
Tulisan ini mengangkat persoalan klasik namun tetap relevan: pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi semata seringkali gagal menyentuh kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan merujuk konsep distorted development dari James Midgley, penulis menunjukkan bagaimana kesenjangan pembangunan — baik sektoral maupun spasial — dapat memicu kemiskinan hingga gejolak sosial-politik, sebagaimana pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Sebagai studi kasus, tulisan ini menyoroti Kota Depok, yang tumbuh secara unik sebagai dormitory town sejak era Perumnas hingga berkembangnya kampus UI. Karakter ganda kota ini — perpaduan sifat urban dan rural — melahirkan dinamika ekonomi yang khas, mulai dari menjamurnya pusat perbelanjaan di sepanjang Jalan Margonda hingga fenomena pedagang keliling (termasuk jaringan usaha bakso keliling) yang menghubungkan kompleks perumahan tertata dengan kawasan permukiman yang tumbuh alami.
Berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Deklarasi Rio, penulis merumuskan empat langkah strategis yang perlu diambil pemerintah daerah: mewujudkan visi-misi secara fleksibel, merumuskan regulasi yang mendukung permukiman perkotaan ideal, menegakkan hukum secara konsisten, dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Tulisan ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi tata kota yang tertarik pada isu otonomi daerah dan pembangunan perkotaan berkeadilan.
Unduh dokumen lengkap (8 halaman) untuk pembahasan detail dan referensi akademik.